Rabu, 25 Februari 2015

Mengapa pendapatan perkapita Indonesia, Malaysia dan Korea Selatan berbeda?

·         SISTEM EKONOMI
Indonesia menganut Sistem Ekonomi Demokratis hal ini dapat dilihat bahwa terdapat peran pemerintah yang cukup besar dalam pengendalian mekanisme pasar. Akan tetapi apabila dilakukan pendekatan fluktuasi-struktural dimana jika negara sosialis belanja pemerintah cukup besar dibanding konsumsi dan investasi, dari data BPS tahun 1980-2004, besarnya belanja pemerintah lebih kecil dibandingkan konsumsi dan investasi sehingga dengan dasar ini sistem ekonomi indonesia lebih mengarah ke sistem ekonomi kapitalis. Berdasarkan informasi tersebut maka di Indonesia terjadi pencampuran sistem ekonomi yang biasa disebut mixed economy. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketidak tegasan pemerintah dalam memegang sistem ekonomi yang dianut. Sebagai contoh pemerintah mengendalikan harga beras di pasaran agar tidak terlalu tinggi tetapi di lain hal pemerintah tidak mengendalikan harga beras dari petani ke pengusaha sehingga pengusaha dapat menekan harga serendah mungkin yang mengakibatkan keuntungan yang sangat kecil pada petani. Sehingga hal ini mempengaruhi kecilnya pendapatan petani di Indonesia.

Malaysia menganut sistem pasar terbuka dan memiliki dua (2) sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi sara diri dan sistem ekonomi komersil. Sistem ekonomi sara diri ialah dimana suatu keluarga mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri dengan bercocok tanam, perikanan dan sebagainya sedangkan kelebihannya menjadi bahan perniagaan. Sehingga hal ini dapat menekan tingkat inflasi karena penggunaan uang lebih sedikit. Sedangkan sistem komersil adalah sistem yang berorientasi pada pemasukan investor asing, investasi modal, penggunaan teknologi baru, dan sebagainya. Maka semua kegiatan ekonomi ditentukan oleh pasar yang menjadikan peran pemerintah dalam perekonomian sangat minim sehingga kemudahan dalam birokrasi kegiatan ekonomi lebih mudah. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan asing yang berdiri di Malaysia. Dengan kemajuan ekonomi di Malaysia memudahkan Malaysia dalam mempercepat pembangunan dan infrastruktur demi mempercepat pertumbuhan ekonomi di Malaysia.

Korea Selatan menganut sistem ekonomi kapitalis dimana kemajuan tersebut dipengaruhi oleh pemerintah dan bisnis, termasuk kredit langsung yang terarah dan restriksi impor. Pemerintah hanya meningkatkan impor terhadap bahan mentah dan teknologi dari pada barang-barang konsumsi serta menggalakkan tabungan dan investasi daripada konsumsi, termasuk lebih terbuka pada investasi asing dan impor dari negara lain. Korea Selatan juga mengimplementasikan model ekonomi berbasis perdagangan bebas, perkembangan struktur ekonomi berbasis jaringan, mensponsori industri-industri khusus dan cepatnya penciptaan kapasitas teknologi. Sehingga hal ini membuat Korea Selatan mampu meningkatkan perekonomian-nya dengan cepat, terbukti beberapa perusahaan Korea Selatan telah menguasai pasar dunia.

·         JUMLAH ENTREPRENEUR
Berdasarkan dari sumber yang ada mengatakan sebuah negara akan maju apabila suatu negara memiliki minimal 2% entrepreneur dari jumlah penduduknya. Sehingga dengan semakin banyaknya entrepreneur akan membantu pemerintah dalam perekonomian nasional, dimana entrepreneur berperan baik secara internal dan eksternal. Secara internal, entrepreneur berperan dalam mengurangi tingkat kebergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, entrepreneur berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Dengan terserap-nya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan entrepreneur, tingkat pengangguran menjadi berkurang. Sehingga berdampak terhadap naiknya pendapatan dan daya beli masyarakat serta tumbuhnya perekonomian secara nasional. Maka dari itu pemerintah berusaha meningkatkan jumlah entrepreneur menjadi minimal 2% yang mana pada akhir 2012 Indonesia memiliki entrepreneur sebanyak 1,56% kalah di banding Malaysia 2,1% dan Korea Selatan 4%.

·         PENGEMBANGAN RISET DAN TEKNOLOGI
Perkembangan riset dan teknologi di Indonesia masih sangat tertinggal terbukti produksi massal dari hasil riset dan perkembangan teknologi Indonesia saat ini masih sangat sedikit, hal ini berkaitan dengan rendahnya daya saing Indonesia salah satunya dapat di lihat rendahnya publikasi karya ilmiah. Berdasarkan Scimago Journal & Country Rank data publikasi internasional Indonesia selama ini hanya menghasilkan 25.481 karya ilmiah jauh dibanding malaysia yang telah menghasilkan 125.084 dan korea selatan 658.602 karya ilmiah. Rendahnya publikasi karya ilmiah di Indonesia ini sangat berkaitan dengan rendahnya kegiatan riset dan pengembangan teknologi, hal ini terjadi karena faktor rendahnya anggaran riset untuk peneliti di Indonesia. Berdasarkan data yang ada Indonesia hanya menganggarkan 0,08% dari GDP nasional, sedangkan Malaysia menganggarkan biaya riset sebesar 0,63% dari GDPnya dan Korea Selatan 4,04% dari GDPnya. Data ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara peningkatan anggaran riset dan pengembangan teknologi terhadap jumlah publikasi karya ilmiah internasional yang dihasilkan. Oleh karena itu peningkatan anggaran biaya riset merupakan salah satu solusi utama untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia.
Banyaknya riset dan pengembangan teknologi yang dihasilkan maka akan membuat perubahan ekonomi yang cukup signifikan, dimana dari riset dan pengembangan teknologi yang dihasilkan apabila didukung oleh pemerintah dan pihak swasta maka hasil riset dan pengembangan teknologi itu dapat membantu meningkatkan perekonomian. Sebagai contoh apabila hasil riset dan pengembangan teknologi dimanfaatkan oleh industrialisasi maka hasilnya akan semakin menambah jumlah produksi dan pemasukan,  dan bahkan dapat menghasilkan industri baru karena dengan hasil riset dan pengembangan teknologi akan membuat/menemukan cara dan/atau barang baru yang lebih efisien, murah dan dapat diterima oleh konsumen, sehingga akan berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah lowongan tenaga kerja dan pendapatan perkapita masyarakat.  
·         TINGKAT KORUPSI
Apabila dikaitkan tingkat korupsi dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara maka hal ini akan sangat berkaitan, karena semakin banyak kasus korupsi  yang membelenggu perekonomian akan memperburuk kondisi perekonomian negara tersebut. Oleh karena itu meskipun indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pertahun namun karena banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia berdampak terganggunya pertumbuhan perekonomiannya. Walaupun demikian dari seluruh negara di dunia ini tidak ada negara yang tidak memiliki kasus korupsi hanya saja besar kecilnyalah yang berbeda masing-masing negara. Berdasarkan Corruption Perception Index tahun 2014 indonesia berada pada peringkat 107 dari 174 dengan skor 34 di bawah malaysia yang berada pada peringkat 50 dengan skor 50 dan Korea Selatan peringkat 43 dengan skor 55. Dari data yang ada indonesia masih tertinggal jauh dengan malaysia dan korea selatan. Dengan banyaknya korupsi yang terjadi akan mengganggu pembangunan sektor-sektor publik, dimana dana dari pemerintah yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat tidak terlihat realisasinya dan kalaupun ada realisasinya tidak sebanding dengan biaya anggaran yang di ajukan. Dengan terganggunya fasilitas publik akan mempengaruhi masyarakat dalam kegiatan perekonomiannya baik secara makro maupun mikro yang mana akan menghambat suplai barang dan jasa di berbagai daerah.
Dari segi investor, dengan adanya korupsi di dalam tubuh pemerintah membuat pengusaha mengeluarkan biaya lebih untuk menyelesaikan masalah birokrasi sehingga akan merugikan pengusaha. Untuk investor asing, mereka akan menjadi tidak tertarik untuk berinvestasi karena masalah birokrasi yang menjadi ladang korupsi sehingga mereka beralih untuk investasi di negara lain yang lebih aman. Dengan berkurangnya investasi maka akan merugikan negara karena dengan adanya investasi asing negara akan mendapatkan penghasilan yang besar dari pajak, begitu juga dengan masyarakat mereka akan mendapat lapangan pekerjaan dan penghasilan. Sehingga meningkatkan pendapatan perkapita suatu negara.

0 comments:

Posting Komentar